Kabarinaja.id – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat signifikan pada 2026 seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini terutama mengancam sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku impor untuk menjalankan kegiatan produksinya.
Data Bloomberg menunjukkan rupiah melemah 0,17 persen atau 31 poin ke posisi Rp17.876 per dolar AS hingga Jumat (29/5) pukul 14.49 WIB. Tekanan kurs tersebut di nilai dapat memperberat biaya operasional perusahaan dan memicu langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Koordinator Advokasi BPJS Watch sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, memperkirakan jumlah PHK tahun ini bisa melonjak hingga 100.000 kasus apabila pelemahan rupiah terus berlanjut.
Menurutnya, angka PHK pada 2024 tercatat sekitar 70.000 kasus dan meningkat menjadi sekitar 80.000 kasus pada 2025. Sementara pada kuartal pertama 2026, jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai sekitar 15.000 orang.
“Apalagi keadaan seperti ini pasti ada percepatan (kenaikan). Bisa saja nanti naiknya menjadi 100.000. Itu artinya bisa sekitar 25 persen naiknya, 80.000 ke 100.000,” ujar Timboel saat dihubungi, Jumat (29/5).
Industri Berbasis Impor Paling Rentan
Timboel menjelaskan bahwa depresiasi rupiah memberikan dampak besar bagi industri yang masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri.
Sektor farmasi, misalnya, masih mengimpor sekitar 85 hingga 90 persen bahan baku obat. Ketergantungan serupa juga terjadi pada industri manufaktur dan elektronik yang mencapai sekitar 90 persen. Adapun industri tekstil dan pangan masih mengandalkan impor bahan baku sekitar 74 hingga 76 persen.
Ketika nilai tukar rupiah melemah, perusahaan membutuhkan lebih banyak dolar AS untuk membeli bahan baku. Kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga produk atau memaksa perusahaan mengurangi produksi apabila kemampuan pembiayaan menurun.
“Kalau rupiah melemah, mereka kan butuh dolar untuk membeli. Kan membelinya nggak pakai rupiah, sehingga ini bisa dua hal. Satu, tetap ada modal tapi harga harus di naikkan. Kedua, kalau dia nggak mampu untuk membeli bahan baku, pengurangan produksi, efisiensi, PHK juga,” jelas Timboel.
Tekanan tersebut juga di rasakan sektor pangan yang masih bergantung pada impor komoditas tertentu, termasuk kedelai sebagai bahan baku produksi tahu dan tempe.
Arus Kas Perusahaan Mulai Tertekan
Lebih lanjut, Timboel menilai pelemahan rupiah tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga memberi tekanan terhadap arus kas perusahaan.
Saat ini banyak pelaku usaha masih mampu bertahan berkat cadangan modal yang di miliki. Namun, apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, perusahaan di perkirakan akan semakin sulit mempertahankan operasional secara normal.
“Tapi kalau terus begini ya nggak akan kuat dan akan ada efisiensi,” ujarnya.
Insentif dan Kredit Murah Dinilai Bisa Menahan PHK
Untuk mengurangi risiko PHK yang lebih luas, Timboel meminta Satuan Tugas (Satgas) PHK yang telah di bentuk pemerintah aktif mengidentifikasi perusahaan yang mengalami masalah arus kas.
Ia mengusulkan pemerintah menyediakan pinjaman berbunga rendah agar perusahaan dapat menjaga likuiditas dan mempertahankan kegiatan produksi.
“Sehingga mereka bisa memperbaiki cash flow sehingga produksi tetap berjalan, PHK nggak terjadi. Ini kan bagian dari keselamatan industri,” kata Timboel.
Menurutnya, dukungan pemerintah sebaiknya lebih di fokuskan pada kebutuhan operasional perusahaan di bandingkan hanya memberikan stimulus di sisi hilir seperti insentif perpajakan.
Akademisi UGM Soroti Kenaikan Biaya Produksi
Pandangan serupa di sampaikan pakar ketenagakerjaan dari Fisipol UGM, Tadjuddin Noer Effendi. Ia menilai banyak pelaku industri mulai mengeluhkan kenaikan biaya produksi akibat melemahnya nilai tukar rupiah.
“Saat ini kan industri-industri kita sudah mulai teriak-teriak kan, mereka mengatakan dolar melemah, terus mereka membelinya dalam bentuk dolar yang cukup tinggi,” ujarnya.
Tadjuddin mengingatkan bahwa pemerintah pernah menerapkan berbagai bentuk dukungan pembiayaan kepada dunia usaha saat menghadapi krisis ekonomi 1998. Kebijakan tersebut dinilai membantu perusahaan bertahan dan mengurangi potensi PHK massal.
“Kemudian (dulu) juga pemerintah membantu di dalam proses pembayaran, apa uang kalau mereka membutuhkan untuk membeli barang, jika misalnya (biaya) tinggi, dikasih kredit,” katanya.
Ia menambahkan, skema kredit murah masih relevan diterapkan saat ini meskipun suku bunga sedang berada pada level tinggi akibat kebijakan moneter. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, perusahaan dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menjaga produksi dan mempertahankan tenaga kerja.
“Tapi kredit itu bisa membantu perusahaan untuk bertahan, agar bisa berproduksi maka PHK tidak terjadi,” tutup Tadjuddin. (Wd/*)
