Kabarinaja.id – Rentetan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia kembali menyoroti pentingnya kesiapsiagaan masyarakat. Penguatan sistem pendidikan, infrastruktur, tata ruang, hingga literasi kebencanaan dinilai perlu berjalan bersamaan untuk mengurangi dampak ketika bencana terjadi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan hal tersebut dalam diskusi daring bertema Meningkatnya Aktivitas Gempa Bumi Agustus 2026: Kesiapsiagaan Nasional dan Risiko Sistemik di Kawasan Padat Penduduk. Forum Diskusi Denpasar 12 itu berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Lestari mengatakan Indonesia berada di kawasan yang memiliki potensi bencana tinggi. Karena itu, kesiapan pemerintah dan masyarakat perlu dibangun sejak tingkat paling dasar.
“Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Upaya membangun kesiapsiagaan nasional dengan sistem pendidikan dan infrastruktur yang adaptif, serta penguatan literasi masyarakat terkait kebencanaan harus segera diwujudkan.”
Menurut Lestari, kesiapsiagaan tidak cukup bergantung pada respons setelah bencana berlangsung. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mitigasi melalui penataan ruang dan pemeriksaan konstruksi bangunan di kawasan rawan gempa.
Kesiapsiagaan Bencana Indonesia Diuji Rentetan Kejadian
Data yang disampaikan dalam diskusi menunjukkan besarnya paparan risiko bencana di Tanah Air. Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat pada akhir 2025 tercatat menyebabkan 1.167 orang meninggal dunia.
Selain korban jiwa, ratusan orang dilaporkan hilang dan ratusan ribu warga harus mengungsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana dapat meluas ketika ancaman bertemu dengan tingkat kerentanan masyarakat yang tinggi.
Risiko juga terlihat dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tersebut menyebabkan 103 orang meninggal, 986 orang mengalami luka-luka, dan ratusan ribu warga terdampak pengungsian.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera turut menambah persoalan. Asap dari kejadian tersebut disebut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga 25-30 persen di kalangan masyarakat dan anak sekolah.
Aktivitas Gempa Tinggi Sepanjang Agustus
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengungkapkan bahwa terdapat 11 kejadian gempa berkekuatan di atas magnitudo 5,7 sepanjang Agustus 2026.
Gempa tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara hingga Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas kegempaan perlu mendapat perhatian serius.
Indonesia berada di kawasan yang dipengaruhi empat lempeng besar dunia, yakni Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, dan Filipina. Aktivitas subduksi atau megathrust serta patahan aktif menjadi dua penyebab utama gempa yang disebut dalam diskusi tersebut.
Sepanjang 2025, BMKG mencatat sekitar 43 ribu gempa sejak Februari hingga Desember. Tingginya aktivitas tersebut sekaligus menunjukkan perlunya sistem mitigasi yang mampu mengurangi risiko terhadap masyarakat.
Peringatan Dini dan Informasi Kebencanaan
BMKG tidak hanya memantau aktivitas gempa. Lembaga tersebut juga mencatat tingkat guncangan untuk memperkirakan potensi kerusakan serta melakukan verifikasi dengan kondisi lapangan setelah kejadian.
Koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, dan masyarakat juga dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi terkini. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah mengurangi penyebaran informasi keliru mengenai bencana.
BNPB Catat 1.587 Bencana hingga 25 Agustus
Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana sepanjang 2026 juga menunjukkan tantangan besar bagi kesiapsiagaan nasional.
Hingga 25 Agustus 2026, BNPB mencatat 1.587 kejadian bencana. Sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi, sementara bencana geologi tercatat sebanyak 14 kejadian.
Menurut Agus, Indonesia berada di peringkat ketiga dari 193 negara yang rawan bencana. Tingkat risiko tidak hanya ditentukan oleh besarnya ancaman, tetapi juga kapasitas masyarakat dan lembaga serta tingkat kerentanan yang terdapat di suatu wilayah.
Karena itu, ketiga faktor tersebut perlu menjadi perhatian dalam membangun kesiapsiagaan. Pendekatan penanggulangan bencana juga mulai diarahkan pada pencegahan dan keterlibatan berbagai unsur melalui konsep pentahelix.
Bangunan Tahan Gempa Jadi Bagian Mitigasi
Peneliti Senior Bidang Gempa Bumi dan Tsunami BRIN Nuraini Rahma Hanifa menilai besarnya dampak gempa sangat berkaitan dengan tingkat kesiapan masyarakat menghadapi ancaman tersebut.
Peta sumber gempa yang dirilis BMKG menjadi salah satu bahan penelitian untuk mengantisipasi potensi gempa pada masa mendatang. Ia juga menilai pola kerusakan pada gempa Flores sesuai dengan peta sebaran gempa yang tersedia.
Menurut Nuraini, pembangunan bangunan tahan gempa di wilayah rawan perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi. Upaya tersebut dapat membantu menekan risiko ketika gempa kuat terjadi.
“Gempa itu sejatinya fenomena alam, bencana terjadi bila manusia yang hidup di tengah fenomena alam itu tidak siap mengantisipasi dampaknya.”
Gempa Flores, menurut dia, juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan kawasan perkotaan dan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Infrastruktur Komunikasi Masih Menjadi Tantangan
Wartawan Media Indonesia di Nusa Tenggara Timur Marianus Marselus mengungkapkan bahwa korban meninggal akibat gempa Flores mencapai 103 orang. Kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia, mendominasi korban tersebut.
Ia juga menyebut sekitar 185 ribu orang masih berada di pengungsian setelah gempa. Kondisi itu memperlihatkan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan dukungan sistem informasi dan infrastruktur yang memadai.
Menurut Marianus, persoalan tidak berhenti pada kekuatan gempa. Peringatan dini juga dapat menghadapi kendala ketika infrastruktur komunikasi belum tersedia secara memadai di sejumlah wilayah.
Penguatan sistem informasi di NTT karena itu dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat menerima peringatan serta informasi kebencanaan secara lebih efektif.
Mitigasi Menjadi Kunci Mengurangi Risiko
Peneliti Ahli Utama BRIN Erma Yulihastin menilai analisis gempa di Indonesia juga perlu dikaitkan dengan kejadian gempa di negara lain. Sejumlah wilayah tersebut masih berada di sekitar lempeng Pasifik yang dalam periode tertentu menunjukkan aktivitas pergerakan.
Sementara itu, wartawan senior Usman Kansong mengingatkan posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire. Keberadaan lempeng dan sesar aktif membuat masyarakat menghadapi potensi gempa dan bencana lainnya.
Menurut Usman, korban gempa sering kali muncul bukan semata akibat guncangan. Bangunan yang tidak mampu menahan gempa juga dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan penghuni.
Karena itu, mitigasi perlu menjadi bagian dari kesiapan masyarakat sebelum bencana terjadi. Penguatan bangunan, sistem peringatan dini, tata ruang, komunikasi kebencanaan, serta literasi masyarakat menjadi sejumlah aspek yang perlu berjalan secara bersamaan.
Rentetan bencana sepanjang 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tidak dapat hanya mengandalkan respons ketika keadaan darurat sudah terjadi. Pemerintah, lembaga terkait, pemerintah daerah, komunitas, dan rumah tangga memiliki peran dalam membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi risiko bencana. (Wd/*)
