Kabarinaja.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti besarnya devisa hasil ekspor sumber daya alam Indonesia yang selama ini lebih banyak tersimpan di luar negeri. Pemerintah pun mulai memperketat kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) agar keuntungan dari komoditas unggulan nasional bisa lebih banyak berputar di dalam negeri.
Pernyataan itu di sampaikan Prabowo saat menghadiri agenda penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung berbagai komoditas strategis Indonesia seperti kelapa sawit, batu bara, timah, hingga emas yang terus menghasilkan nilai ekspor besar setiap tahunnya.
Menurut Presiden, Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi hanya menjual kekayaan alam tanpa memperoleh dampak ekonomi jangka panjang yang signifikan. Ia menilai keuntungan dari ekspor SDA seharusnya dapat memperkuat sektor keuangan nasional, memperbesar investasi domestik, hingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Pemerintah kini menerapkan aturan yang lebih ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan domestik dalam periode tertentu.
Kebijakan itu di yakini mampu memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga berharap dana hasil ekspor dapat di manfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan proyek strategis nasional.
Prabowo mengakui kebijakan tersebut tidak mudah di terapkan karena menyentuh kepentingan bisnis berskala besar. Meski begitu, ia memastikan pemerintah tetap akan mengambil langkah yang di anggap penting demi kepentingan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Hilirisasi Jadi Fokus Utama Pemerintah
Dalam pidatonya, Prabowo kembali menekankan pentingnya program hilirisasi industri. Pemerintah ingin Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mulai memperbesar nilai tambah produk di dalam negeri.
Hilirisasi di nilai menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai jual komoditas bisa meningkat berkali-kali lipat di banding hanya mengekspor bahan mentah.
Langkah tersebut juga di pandang mampu memperluas industri manufaktur dan menyerap tenaga kerja lebih besar. Sejumlah sektor seperti pertambangan, perkebunan, hingga energi menjadi fokus utama pengembangan hilirisasi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan gentar menghadapi tekanan ataupun kritik selama kebijakan yang diambil bertujuan memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nilai Ekspor Sawit dan Batu Bara Masih Sangat Besar
Berdasarkan data perdagangan nasional, ekspor kelapa sawit Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar 35,87 miliar dolar AS atau setara Rp590 triliun. Nilai tersebut meningkat lebih dari 29 persen di bandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, ekspor batu bara Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai sekitar 24,48 miliar dolar AS atau berkisar Rp409 triliun hingga Rp411 triliun. Walaupun nilainya masih sangat besar, angka tersebut mengalami penurunan hampir 20 persen di bandingkan 2024.
Dari sisi volume, pengiriman batu bara ke pasar global mencapai sekitar 390,9 juta ton sepanjang 2025. Jumlah itu turun sekitar 3,6 persen di bandingkan tahun sebelumnya.
Besarnya nilai ekspor tersebut menunjukkan bahwa sektor sumber daya alam masih menjadi tulang punggung perdagangan Indonesia. Karena itu, pemerintah ingin manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor tidak hanya di nikmati pasar luar negeri, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan ekonomi domestik.
DHE Dinilai Bisa Menjaga Stabilitas Rupiah
Pengamat ekonomi menilai kebijakan penempatan DHE SDA di dalam negeri dapat memberikan dampak positif terhadap pasar keuangan nasional. Arus devisa yang lebih besar di perbankan domestik di yakini membantu menjaga likuiditas dolar AS dan menstabilkan nilai tukar rupiah ketika terjadi gejolak global.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang terus mendorong penguatan sistem keuangan nasional agar tidak terlalu bergantung pada arus modal asing jangka pendek. Kebijakan DHE menjadi salah satu instrumen yang di anggap strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Jika implementasinya berjalan efektif, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan nasional sekaligus memperbesar ruang investasi di sektor produktif dalam negeri.(Tim)
