Kabarinaja.id – Aparat berulang kali membubarkan agenda nonton bareng (nobar) dan diskusi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Namun, tekanan tersebut justru memicu lonjakan rasa penasaran publik. Menjawab antusiasme yang masif, tim kreator resmi merilis dokumenter ini secara cuma-cuma melalui platform YouTube pada Jumat (22/5).
Langkah penayangan digital ini di umumkan langsung oleh akun Instagram @watchdoc_insta. Perilisan global ini merupakan hasil kolaborasi platform lintas lini, mulai dari Redaksi JubiTV, Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Bentala Rakyat, Indonesia Baru, hingga LBH Papua Merauke.
Rekor 1.700 Layar Nobar di Tengah Intimidasi
Minat masyarakat terhadap isu yang di angkat sangat tinggi. Sepanjang 40 hari masa penayangan komunitas, penyelenggara menerima lebih dari 11.000 permintaan nobar. Dari total permohonan tersebut, hampir 1.700 pemutaran layar berhasil di eksekusi di berbagai wilayah Indonesia.
Sutradara Dandhy Laksono menegaskan bahwa gerakan nobar mandiri merupakan bentuk perlawanan terhadap penyempitan ruang publik. Ketika media arus utama di kuasai konglomerasi dan ruang digital di padati oleh algoritma serta pendengung (buzzer), layar komunitas menjadi ruang alternatif untuk bertukar gagasan. Dandhy juga mengimbau masyarakat untuk terus menggalang diskusi kritis di lingkungan masing-masing.
Strategi rilis digital terbukti efektif. Kurang dari 24 jam pasca-pemuatan di YouTube, film Pesta Babi langsung menembus angka hampir dua juta penayangan. Pembaca yang ingin melihat langsung realitas tersebut dapat mengaksesnya secara legal tanpa di pungut biaya melalui tautan berikut:
Link Resmi Nonton Film Pesta Babi di YouTube (Catatan: Sesuai teks asli, silakan klik platform YouTube dan cari pada kanal resmi Watchdoc Image atau JubiTV)
Sinopsis: Mengapa Judulnya Pesta Babi?
Dokumenter berdurasi 95 menit ini mengambil latar di tiga wilayah krusial Papua Selatan: Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Fokus utama cerita mengupas pertaruhan hidup masyarakat adat yang kehilangan ruang kelola dan tanah ulayat akibat ekspansi masif perkebunan sawit, tebu, hingga proyek food estate.
Hutan adat milik suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu terus digusur demi proyek bioetanol dan swasembada pangan skala nasional. Alih-alih membawa kesejahteraan, program ini justru menyingkirkan masyarakat lokal dari tanah leluhur mereka.
Film ini secara gamblang memperlihatkan indikasi militerisasi dalam mengawal jalannya investasi di Papua Selatan. Sebagai bentuk perlawanan simbolis, warga adat memasang puluhan “salib merah” di batas wilayah mereka. Langkah ini menjadi penanda tegas penolakan masyarakat terhadap penetrasi perusahaan swasta dan penguasaan lahan sepihak.
Bagi publik luas, menonton dokumenter ini penting sebagai pembanding informasi arus utama mengenai program strategis nasional. Gerakan advokasi digital ini bisa didukung dengan menyebarluaskan tautan resmi film agar kesadaran terhadap hak-hak masyarakat adat Papua terus terjaga. (Wd/*)
