Kabarinaja.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini menanti kucuran dana segar sebesar Rp20 triliun dari pemerintah pusat. Langkah taktis ini sangat dibutuhkan demi memperkuat ketahanan finansial sekaligus mencegah potensi gagal bayar klaim pelayanan medis kepada fasilitas kesehatan.
Pihak manajemen terus melakukan koordinasi intensif mengenai regulasi finansial baru tersebut di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026). Upaya ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa regulasi baru terkait penyelesaian defisit keuangan diharapkan segera ditandatangani oleh presiden dalam waktu dekat. Suntikan dana dari pemerintah pusat ini diproyeksikan mengalir pada awal tahun depan.
“Semoga yang Rp20 triliun yang dijanjikan di awal tahun depan oleh Bapak Presiden segera dapat mengalir ke kas BPJS, sehingga ini memperkuat sustainability,” ujar Pujo.
Antisipasi Risiko Defisit Keuangan
Pujo memprediksi intervensi kebijakan finansial tersebut mampu memperpanjang napas dana operasional JKN. Tanpa adanya tambahan anggaran dari pemerintah, ruang fiskal lembaga ini diperkirakan hanya mampu bertahan hingga pertengahan tahun depan.
“Defisitnya berkurang dan kita akan bertahan. Kalau tidak ada intervensi hanya sampai Juli 2027, kita gagal bayar. Tapi kalau besok diintervensi, kita bisa mundur setahun lagi, 2028,” kata Pujo menjelaskan skenario penyelamatan keuangan lembaga.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung percepatan pengesahan rancangan aturan presiden yang saat ini masih tertunda. Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan perlunya sinergi antarinstansi guna mempermudah akses layanan medis masyarakat.
“Tadi Pak Dirut menagih saya PP lama ya, saya juga akan tagih untuk Perpres JKN-nya supaya segera. Karena itu banyak sekali terobosan-terobosan di situ,” tutur Kunta.
Saat ini, draf regulasi tersebut sedang dalam proses pematangan oleh Sekretariat Negara (Setneg). Aturan anyar ini diyakini membawa angin segar, terutama bagi peserta yang sempat menunggak iuran namun berniat melunasinya.
“Di situ sampaikan kalau dia (peserta JKN) sudah nyicil, dia bisa dapat manfaat, tapi terbatas,” ucap Kunta menambahkan.
Perluasan Kepesertaan dan Integrasi Data
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Rukijo, memaparkan skema pendanaan berkelanjutan yang melibatkan anggaran pemerintah daerah (pemda). Peran keuangan daerah sangat krusial dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja informal atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).
Rukijo menjabarkan bahwa sekitar dua pertiga dari kategori peserta tersebut kini telah ditanggung oleh pemda melalui program PBPU Pemda. Sisanya, atau sekitar 32 juta jiwa, merupakan kelompok PBPU Mandiri yang membayar iuran secara swadaya.
Guna mengoptimalkan efektivitas subsidi dan ketepatan alokasi dana, BPJS Kesehatan resmi meluncurkan sistem informasi kepesertaan terintegrasi bernama aplikasi PASTI JKN. Basis data yang akurat dalam platform ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses status kepesertaan mereka secara langsung.
“Dengan aplikasi yang kita launching hari ini, aplikasi PASTI JKN, mudah-mudahan ini juga akan menjadi jembatan untuk menyampaikan informasi bagi peserta tadi, sehingga paling tidak 96,8 juta tadi itu bisa mengakses aplikasi sehingga mengetahui status peserta,” kata Rukijo.
Rukijo mengkalkulasi, integrasi data ini nantinya dapat menjangkau sekitar 130 juta masyarakat agar bisa mendapatkan manfaat jaminan layanan kesehatan secara optimal. Realisasi dana subsidi serta penuntasan regulasi kepresidenan ini menjadi kunci utama dalam menjaga masa depan program JKN yang berkeadilan. (Wd/*)
