Kabarinaja,Jambi: Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendesak PT Pertamina Patra Niaga perlu segera mengambil langkah perbaikan yang cepat, terukur, dan efektif terhadap implementasi QR Code My Pertamina untuk kendaraan angkutan barang dan logistik.
Hal tersebut perlu dilakukan agar implementasi sistem tersebut benar-benar mampu mendukung kelancaran distribusi BBM bersubsidi dan stabilitas arus logistik nasional.
“Kami menantikan tindak lanjut resmi dari PT Pertamina Patra Niaga sebagai wujud komitmen dalam memastikan pelayanan yang lebih baik bagi sektor angkutan barang,” ujar Ketua DPD Provinsi Jambi Fredy Angriawan ST, MTI pada Jumat (21/11/2025).
Fredy mengungkapkan, sebagai organisasi resmi yang menaungi pelaku usaha angkutan barang di seluruh Indonesia, Aptrindo menerima banyak aduan, keluhan, dan laporan langsung dari para pengusaha serta pengemudi truk terkait implementasi sistem QR Code MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi jenis Bio Solar.
Dia mengungkapkan, berdasarkan pengamatan serta rangkuman data faktual di lapangan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, bahwa mekanisme teknis MyPertamina saat ini belum adaptif terhadap kondisi operasional angkutan barang.
“Kondisi ini justru menghambat aktivitas logistik, meningkatkan biaya operasional, dan berpotensi menurunkan kelancaran distribusi barang nasional,” ujarnya.
Sementara itu sebelumnya Wakil Sekjen DPP Aptrindo, Agus Pratiknyo menambahkan, sehubungan dengan hal tersebut, asosiasinya juga telah melayangkan surat resmi kepada PT Pertamina Patra Niaga, untuk menyampaikan gambaran faktual, hambatan utama, serta rekomendasi perbaikan yang sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha angkutan barang dan memastikan distribusi logistik nasional tetap berjalan efektif.
Aptrindo mengapresiasi pihak Patra Niaga atas upaya dan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola distribusi BBM subsidi melalui sistem digital MyPertamina. Inisiatif digitalisasi ini sebagai langkah penting menuju transparansi, ketertiban, serta pendistribusian energi yang lebih tepat sasaran.
Namun, kata dia, kondisi faktual dilapangan terhadap implementasi QR Code MyPertamina, sampai saat ini masih menyisakan banyak masalah, mulai dari proses pendaftaran dan waktu validasi yang lambat Bahwa proses pendaftaran dan validasi akun memerlukan waktu antara 7-14 hari kerja bahkan dalam beberapa kasus lebih dari satu bulan.
“Permasalahan yang selama ini dialami oleh para pengusaha/pemilik truk adalah tidak adanya notifikasi mengenai perkembangan status permohonan, penolakan dokumen tanpa penjelasan, dan tidak tersedia kanal untuk memantau progres validasi,” ucap Pratiknyo.
Selain itu, Aptrindo menilai beberapa ketentuan teknis MyPertamina tidak selaras dengan karakteristik usaha angkutan barang, antara lain: ketentuan foto kendaraan harus menggunakan perangkat telepon pendaftar awaltidak kompatibel dengan kondisi pergantian sopir dan mobilitas lintas wilayah.
